Tugas
Penulisan Softskill
Nama
: Nadia Vio Agusta
NPM
: 25216261
Kelas
: 1EB20
Kelautan sebagai sumber
perekonomian yang baru
BAB I
Pendahuluan
Untuk
memenuhi tugas penulisan pengantar bisnis kali ini saya akan menjelaskan 'kelautan sebagai sumber perekonomian
yang baru' sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut
dengan kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang
sangat besar, ekonomi kelautan merupakan keunggulan dari Negara ini. Karena
itu, sangat tepat dan benar, bila Presiden Jokowi dan Wapres JK memprioritaskan
pembangunan ekonomi kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia (PMD).
BAB II
Isi
Potensi ekonomi kelautan
Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan
dapat kita dayagunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 11 sektor
ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri
pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5)
pertambangan dan energi (ESDM), (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8)
perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan
jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total nilai ekonomi kesebelas
sektor ekonomi kelautan itu sekitar 1,2 trilyun dolar AS/tahun, dan dapat
menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang. Sampai sekarang,
potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar itu baru dimanfaatkan sekitar
22% dari total potensinya. Ibarat ‘Raksasa Ekonomi Yang Tertidur’ . Selain itu,
posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis, dimana 45%
dari seluruh komoditas dan produk yang diperdagangkan di dunia dengan nilai
1.500 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
(UNCTAD, 2012). Wilayah NKRI yang diapit oleh Benua Asia dan Australia serta
Samudera Pasifik dan Hindia merupakan ’choke point’ yang sangat menentukan
pergerakan kapal-kapal perang maupun niaga dan dinamika politik global,
khususnya potensi konflik antara negara-negara besar seperti AS, China, Jepang,
India, dan ASEAN. Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga merupakan pusat
keanekaragaman hayati laut dunia dan penentu dinamika iklim global.
bila kita mampu membangun wilayah
pesisir dan lautan serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya secara
produktif, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan. Maka, kita akan mampu
mengatasi sejumlah permasalahan utama bangsa, seperti pengangguran dan
kemiskinan, kesenjangan antara kelompok kaya vs miskin yang kian melebar,
disparitas pembangunan antar wilayah, buruknya konektivitas dan sangat mahalnya
biaya logistik (26% PDB), gizi buruk, dan rendahnya daya saing serta IPM
(Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia.
Konstruksi PMD
Mengacu
pada visi Presiden Jokowi tentang PMD di atas, pada dasarnya ada lima kelompok
kebijakan dan program utama yang mesti dikerjakan: (1) penegakkan kedaulatan
NKRI, termasuk penuntasan batas wilayah laut, pemberantasan illegal fishing dan
berbagai kegiatan ilegal lainnya; (2) pembangunan ekonomi (pemanfaatan SDA dan
JASLING) kelautan; (3) memelihara kelestarian sumber daya kelautan; (4)
pengembangan kapasitas IPTEK kelautan; dan (5) peningkatan budaya maritim
bangsa. Untuk mengakselerasi pembangunan kelautan secara lebih produktif,
efisien, inklusif, dan ramah lingkungan, selain KKP (Kementerian Kelautan dan
Perikanan) yang sudah ada sejak awal Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman
Wahid (September 1999) dan dibesarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri
melalui program GERBANG MINA BAHARI (Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan),
Presiden Jokowi juga membentuk Kementerian Koordinator Maritim. Dalam hal
penegakkan kedaulatan dan pelestarian, pemerintah telah melaksanakan sejumlah
kebijakan yang cukup bagus, antara lain pemberantasan illegal fishing,
moratorium kapal ikan eks asing, larangan alih muatan ikan di laut
(transhipment), larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh
mayoritas nelayan kita, dan larangan menangkap lobster, rajungan dan kepiting
ukuran tertentu. Sayang, tidak didahului dengan sosialisasi dan penyiapan
alternatif solusi nya. Sehingga, kebijakan tersebut justru menyulut demonstrasi
nelayan dan pembudidaya ikan dimana-mana, mengakibatkan ratusan ribuan nelayan
dan pembudidaya menganggur, sentra-sentra industri pengolahan ikan (seperti
Belawan, Muara Baru, Benoa, dan Bitung) mengalami mati suri, ribuan ton kerapu
dan kepiting soka tidak terjual dan mati membusuk, dan sejumlah dampak negatip
lainnya. Sementara potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar, antara lain
perikanan budidaya, industri bioteknologi kelautan, garam, pariwisata bahari,
energi terbarukan dari laut (seperti pasang-surut, gelombang dan OTEC/Ocean
Thermal Energy Conversion), industri dan jasa maritim, dan sumber daya wilayah
pulau-pulau kecil belum mendapat perhatian memadai. Program ekonomi kelautan
yang sekarang dikerjakan pemerintah baru pembangunan pelabuhan dan
infrastruktur maritim lainnya, yang sifatnya mengeluarkan uang (APBN), bukan
menghasilkan pendapatan negara. Padahal membangun pelabuhan tanpa dibarengi
dengan mengembangkan perekonomian wilayah hanya akan mengakibatkan pelabuhan
itu mubazir alias mangkrak.
BAB III
Penutup
Kesimpulan
Pada
dasarnya Indonesia itu adalah Negara yang kaya akan hasil lautnya dan dapat
dijadikan sumber perekonomian Negara. Asalkan kita dapat memanfaatkannya dengan
baik dan mengolah dengan cara yang benar.
BAB IV
Referensi
http://www.kompasiana.com/rokhmin/kelautan-sebagai-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru_55cda3a9907e615c142d4ebc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar