1. Periode Pra Kolonialisme
Pra-Kolonialisme adalah masa – masa berdirinya kerajaan – kerajaan di wilayah Nusantara (sekitar abad ke – 15) sampai sebelum masa masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah nusantara (sekitar abad k-15 sampai 17). Pada masa itu RI belum berdiri. Daerah – daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan – kerajaan.
Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua.Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”. Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau Impor.logam mulia. Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya Pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, system pemerintahan masih berbentuk feudal.
Kegiatan utama perekonomian adalah:
a. Pertanian, umumnya monokultura, misalnya padi di Jawa dan rempah–rempah di Maluku.
b. Eksplorasi hasil alam, misalnya hasil laut, hasil tambang, dll.
c. Perdagangan besar antarpulau dan antarbangsa yang sangat mengandalkan jalur laut.
Sriwijaya (abad ke-8), Majapahit (abad ke 13-15) maupun Banten (abad ke 17-18) merupakan kerajaan –kerajaan yang sangat menguasai tiga kegiatan ekonomi tersebut.
2. SISTEM MONOPOLI VOC
VOC adalah badan yang bersifat partikelir, di mana para pedagang Belanda bergabung di dalamnya. VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Perdagangan Hindia Timur didirikan tanggal 20 Maret 1602 oleh Belanda
Tujuan pembentukan VOC sebenarnya tidak hanya untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, tetapi juga menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu EIC (East India Company). Di Indonesia, VOC berusaha mengisi kas keuangannya yang kosong. VOC menerapkan aturan baru yaitu Verplichte Leverantie atau penyerahan wajib. Tiap daerah diwajibkan menyerahkan hasil bumi kepada VOC menurut harga yang telah ditentukan. Hasil bumi yang wajib diserahkan yaitu
lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula, dan kapas. Selain itu, VOC juga menerapkan Prianger stelsel, yaitu aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC. Dari aturan-aturan tersebut, VOC meneguk keuntungan yang sangat besar. Namun tidak bertahan lama karena mulai akhir abad ke-18 keuangan VOC terus mengalami kemerosotan
Siasat yang dijalankan VOC untuk menguasai barang dagangan sebagai berikut:
1. Menjalankan sistem monopoli, yaitu selain VOC, tidak boleh orang berniaga di daerahnya. Belanda mulai dapat memaksakan kontrak monopoli. Bahkan, pelabuhan-pelabuhan penting bagi perdagangan ekspor telah dikuasai Belanda, seperti Banten, Batavia (Jakarta), Ambon, Banda, dan Palembang.
2. Menjalankan ekstirpasi, yaitu menghukum pelanggar peraturan monopoli di Maluku dengan membinasakan pohon rempah-rempah yang berlebih.
3. Menjalankan pelayaran hongi, yaitu pelayaran keliling dengan perahu kora-kora untuk mengawasi
peraturan monopoli perdagangan dan penanaman cengkih di Maluku.
4. VOC melakukan politik devide et impera (politik memecah belah dan adu domba) antara keluarga dalam satu kerajaan dan keluarga lainnya.
Hak-hak istimewa voc ( hak octroi) tersebut antara lain:
1. Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika.
2. Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan.
3. Hak memiliki mata uang sendiri.
4. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya.
Berikut ini pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia.
1. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC.
2. Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC.
3. Hak oktroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita.
4. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern (senjata api, meriam).
5. Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.
6. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih.
3. Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk- produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.
Sistem ini memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram--yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang). Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai lebih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis
4. Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu system ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem ini mula-mula berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke 18, setelah Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi menerbitkan buku “The Wealth of Nations”. Jika setiap orang diberi kebebasan, semuanya akan berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki kemiskinan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian jika setiap individu sudah makmur, maka seluruh masyarakat akanmakmur, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan individu. Kebebasan yang dimaksudkan Adam Smith, antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha.
Ciri – ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis :
A. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi.
B. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
C. Masyarakat terbagi menjadi golongan yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
D. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri.
E. Peranan modal sangatlah penting dalam ekonomi liberal kapitalis.
F. Timbul persaingan dalam masyarkat terutama dalam mencari keuntungan.
G. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
H. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
I. Biasanya barang – barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
5. Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)– Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 bersama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Pada bulan Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar penerbangan kegagalan pada bulan Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra penerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang Maret 1942.
Perlawanan rakyat terhadap Jepang
• Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 November 1942
Pemberontakan yang dipimpin oleh seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, seorang guru di Cot Plieng, Lhokseumawe. Upaya Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi hari ketika orang-orang sedang melakukan shalat subuh. Dengan persenjataan sederhana / orang mabuk mencoba untuk menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Jadi adalah serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Hanya dalam serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil melarikan diri dari pengepungan musuh, tapi akhirnya ditembak saat berdoa.
• Peristiwa Singaparna
Perlawanan fisik yang terjadi di sekolah-sekolah Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, 1943. Dia tegas menolak ajaran berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yang membayar penghormatan kepada Kaisar Jepang di lentur cara menuju matahari terbit. Kewajiban Seikerei jelas menyinggung umat Islam di Indonesia karena termasuk syirik / menyekutukan Allah. Selain itu, ia juga tidak tega melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa.
• Peristiwa Indramayu, April 1944
Peristiwa Indramayu terjadi di April 1944 karena kewajiban paksa untuk deposit porsi nasi dan pelaksanaan kerja paksa / kerja paksa / Romusha yang telah menghasilkan penderitaan berkepanjangan rakyat.
• Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)
Resistensi ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail. Resistensi ini disebabkan karena masalah mengumpulkan beras, Romusha dan Heiho paksa dan di luar batas kemanusiaan. Sebagai anak dari para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Selain itu, sikap pelatih militer Jepang tentara Indonesia sombong dan merendahkan.
Perlawanan PETA di Blitar adalah resistansi terbesar di Jawa. Tetapi tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan pasukan Jepang), pasukan PETA berhasil ditipu dengan berpura-pura dikonsultasikan. PETA empat perwira dijatuhi hukuman mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sementara Syodanco Supriyadi lolos.
Dampak Pendudukan Jepang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia
• Aspek Politik
Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, mengeluarkan peraturan yang terlarut semua organisasi politik dan asosiasi bentuk.
• Aspek Ekonomi dan Sosial
Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, seluruh potensi sumber daya alam dan bahan baku yang digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh perkebunan, pabrik, bank dan perusahaan sangat penting. Banyak kebohongan lahan pertanian beras sebagai akibat dari penekanan difokuskan pada kebijakan ekonomi dan industri perang. Penyebab kondisi penurunan produksi pangan dan kelaparan dan kemiskinan telah meningkat secara dramatis.
• Aspek Kehidupan Militer
Memasuki tahun kedua pendudukan (1943), Jepang intensif untuk mendidik dan melatih para pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini karena situasi di medan perang (Asia – Pasifik) semakin mempersulit Jepang. Mulai dari Sekutu pukulan di pertempuran laut dari Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Koral (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi itu diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).
• Dampak Positif Pendudukan Jepang
1. Kebolehan Indonesia menjadi bahasa nasional komunikasi menyebabkan Indonesia dan memantapkan dirinya sebagai bahasa nasional.
2. Jepang mendukung anti-Belanda, sehingga mau tidak mau mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh Belanda, misalnya, mengubah namaBatavia menjadi Jakarta.
3. Mendirikan sekolah dasar sebagai 6 tahun, 9 tahun lebih muda dari yang lama, dan SLTA
• Dampak Negatif Pendudukan Jepang
1. Penghapusan semua organisasi politik dan lembaga-lembaga warisan sosial dari Hindia Belanda pada kenyataannya banyak dari mereka yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.
2. Romusha, mobilisasi masyarakat Indonesia (khususnya warga Jawa) untuk kerja paksa di bawah kondisi yang tidak manusiawi.
3. Mobilisasi semua sumber daya seperti makanan, pakaian, logam, dan minyak demi perang.
4. Akibatnya, petani padi dan berbagai bahan makanan Jepang kehilangan begitu banyak orang yang menderita kelaparan.
1. Cita-cita Ekonomi Merdeka
Dengan itu cita cita dari kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya adalah menjadi suatu negara yang bukan hanya merdeka dari jajahan bangsa lain tetapi juga merdeka dari kemiskinan, kebodohan, penjajahan terselubung, dan keterbelakangan ekonomi. Indonesia adalah Negara yang kaya. Kaya akan SDA contohnya melimpahnya hasil perut bumi, melimpahnya hasil perkebunan, melimpahnya hasil laut dan masih banyak lagi. Kaya akan SDM menurut data yang diperoleh Indonesia menjadi penduduk terpadat ke 4 di dunia dengan memiliki 44,98% penduduk usia produktif pada tahun 2013, dengan pendidikan yang baik Indonesia dapat dipastikan menjadi Negara maju. Kaya akan budaya yang dapat menghasilkan pendapatan dari sector pariwisata. Dengan begitu banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia seharusnya kita dapat mendominasi ekonomi di dunia. Dengan itu sekarang dan sampai seterusnya kemerdekaan Indonesia bukan kemerdekaan dari penjajahan semata tetapi kemerdekaan dari segala kesusahan dan menjadi Negara yang dapat mendominasi perekonomian dunia
7. Perekonomian Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
1. Orde Lama (1950 – 1959)
Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :
- Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.
- Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak
- Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
- Serta beberapa kebijakan lainnya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :
1. Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang berakibat jatuh-bangunnya cabinet - tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.
3) Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh.
2. Orde Baru (1966–1998)
Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Orde Baru pada masa pemerintahan soeharto
Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik.
Tetapi meskipun masih relatif tidak stabil, perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat daripada orde lama karena Indonesia sudah mulai memahami arus perekonomian. Dengan bukti pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I di tahun 1974. Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia di tahun 1970-an. Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.
3. Reformasi (1998 – Sekarang)
1. Masa Kepemimpinan B.J. Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggung jawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
2. Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
• Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
• Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
• Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
• Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.
3. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
• Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
• Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009)
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY- Budiono) = (2009-2014)
Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.
Kasus
Menko Darmin: Perekonomian Indonesia Dua Bulan Terakhir Sudah terus bergerak
JAKARTA, KOMPAS.com - Coordinating Minister for Economic Affairs Nasution said Indonesia's economy last three months is already showing signs of improvement.
If the economy continues to improve in the last two quarters of this year, economic growth is believed to be on target in the State Budget (APBN) Changes in 2016 of 5.2 percent.
"From several indicators, some sources, the economic situation we are actually lately started to move again, after a few quarters slowed slightly, although data are not yet in all areas shows that improvement," he said here at his office after funwalk HUT-50 CMEA, Sunday (24/07/2016).
Nasution said that, indeed when compared to the same period last year (YoY) growth in credit, sales of motor vehicles, and exports are still lower.
"But if you look at the last three months, month to month, it began to rise," said Nasution.
For example, for credit growth, Nasution said credit growth in April approximately 8 percent, and rose in May to 8.45 percent.
Credit growth increased again in June to 8.9 percent. Likewise, other indicators.
"That is, although the world economy is slowing kept our economy the last few months it started to move. That is starting to improve it, was slowed down, stopped slowing, then increased," said Nasution.
He further said that if these improvements can continue in the following quarters, economic growth in 2016 could reach 5.2 percent or 5.3 percent.
Achieve the target
Earlier, Finance Minister Bambang PS Brodjonegoro also estimates, economic growth this year will reach the government target of 5.2 percent.
In the first-half economic growth driven improvements in the realization of government spending, especially the village fund. While in the second half, economic growth will be much helped by a tax amnesty program.
Analysis
The minister of economy, Darmin nasution said, the economy of Indonesia within last 3 months has been showing the signs of improvement. If the growth getting better from 2016, it will meet the target of state budget (APBN), which is 5.2%
If compared to the same period last year (YoY), the credit growth, vehicles selling and export are still lower.
But viewing in the last 3 months, it gets better in month to month (said Darmin)
Referensi:
